Sinergitas Penegakan Hukum Satu Atap dalam KKP




 
Dok. AM Adzkiya
BP2M - Jumat (24/3) telah diadakan pembukaan acara Piala Konservasi dan seminar nasional yang bertempat di Auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes). Acara ini dibuka oleh Rektor Unnes, Fathur Rokhman dengan pemukulan gong sebanyak 5 kali. Piala Konservasimerupakan kompetisi peradilan semu tingkat nasional yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa (UKM) Fakultas Hukum Unnes, unit peradilan semu. Piala Konservasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga yang akan berlangsung selama 4 hari (24-27/3). Selanjutnya, kompetisi ini akan digelar di Pengadilan Negeri Semarang
            Kompetisi Piala Konservasi diikuti oleh 8 delegasi dan 2 observer dari berbagai universitas di Indonesia. Sehingga, diharapkan mampu mempunyai daya saing dan daya sanding. “Selain memiliki daya saing, mahasiswa harus bisa bersanding. Bila Indonesia bisa bersanding, maka akan menjadi lebih baik, ungkap Fathur dalam sambutannya (24/3). Adanya kompetisi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bersaing, dituntut lebih sportif, dan menjaga kesolidan dalam mengaplikasikan pilar-pilar konservasi untuk masyarakat.
            Kompetisi ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum yang pro dengan konservasi. Unnes sebagai universitas konservasi mendukung penegakan hukum yang adil terhadap penyelewengan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti maraknya illegal fishing, reklamasi, illegal logging, dan masalah lingkungan lainnya. Masalah lingkungan yang kini telah banyak meresahkan masyarakat sudah seharusnya ditindak dengan tegas. Maka dari itu, perlu adanya dukungan dari banyak pihak termasuk mahasiswa agar keadilan dapat ditegakkan bagi orang-orang yang melakukan penyelewengan.
            Seminar nasional yang bertema “Sinergitas Generasi Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Tindak Pidana Kelautan” ini menekankan pada tindakan peradilan di bidang kelautan. Setelah dilantiknya Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, pihak kementerian telah menindak tegas kapal asing yang melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di wilayah kelautan Indonesia dengan cara menenggelamkannya. Faktor yang memengaruhi IUU Fishing adalah tingginya permintaan ikan, berkurangnya sumber daya laut, dan juga selisih harga. Dengan ancaman IUU Fishing yang semakin membesar, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk Satgas 115 guna mengoptimalkan penegakan hukum satu atap yang terdiri dari KKP, TNI Angkatan Laut, Kepolisian RI, Badan Keamanan Laut RI, Kejaksaan, dan Pakar Hukum.  
Dengan diadakannya seminar nasional ini, Mahasiswa diharapkan mampu memunculkan kepekaan yang lebih terhadap keadilan sosial perihal penyelewengan hukum tentang alam, sehingga mahasiswa dapat menegakkan keadilan yang prorakyat, karena alam juga termasuk bagian dalam rakyat. [Doni, Sibad]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sinergitas Penegakan Hukum Satu Atap dalam KKP"

Posting Komentar