Diskriminasi Pendidikan







Oleh : Laeli Nur Azizah



“Manusia Merdeka Adalah Tujuan Pendidikan, Merdeka Baik Secara Fisik Mental Dan Kerohanian,” kata Ki Hajar Dewantara.

Pendidikan tidak melulu tentang upaya mencerdaskan manusia secara intelektual, namun juga sarana pembentukan karakter yang baik serta bermoral. Oleh karena itu, manusia berhak mendapatkan pendidikan, tak terkecuali orang yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi ataupun orang yang tinggal di pelosok negeri. Dalam kondisi apapun, masyarakat berhak mendapatkan sarana prasarana untuk menuntut ilmu. Supaya masyarakat dapat terbebas dari belenggu kebodohan.

Pendidikan telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia masih menjadi PR pemerintah maupun kita sebagai masyarakat dalam memberantas kebodohan. Adanya diskriminasi dalam pendidikan juga menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, pada pasal 31 ayat 1-5 mengatur tentang hak untuk mendapat pendidikan yang layak, kewajiban belajar, sistem pendidikan nasional, dan peran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Hal itu sudah jelas bahwa pemerintah wajib menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak bangsa yang berjuang untuk mencari ilmu dengan berbagai rintangan yang harus dihadapinya, menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki demi menggapai mimpi-mimpi mereka. Namun, hal itu tak sebanding dengan ilmu yang mereka peroleh. Kurangnya fasilitas seperti guru, buku, bahkan ruangan menjadi faktor yang menghambat sistem pembelajaran.

Jika melihat pendidikan di daerah-daerah terpencil kita akan banyak menemukan fasilitas yang tak layak bahkan terkesan seadanya. Minimnya tenaga pengajar di daerah terpencil juga menjadi permasalahan kualitas pemerataan pendidikan di Indonesia. Kemudian, ketersediaan sekolah di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, daerah Candi Promasan yang terletak di kaki Gunung Ungaran tak memiliki sekolah sehingga, anak-anak desa yang ingin menuntut ilmu harus berjalan kaki sejauh 6 km dengan akses jalan yang tak begitu baik. Akan tetapi, hal itu tak menyurutkan semangat mereka untuk mencari ilmu di sekolah.

Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Memberikan pendidikan yang bermutu dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya diskriminasi. Menyamaratakan kualitas pendidikan di Indonesia, agar tak ada masyarakat yang merasa di anak tirikan. Jika kualitas pendidikan di kota baik, pun di daerah pedesaan juga harus berkualitas. Tak sedikit anak desa yang mempunyai semangat besar untuk menuntut ilmu. Jangan sampai sarana prasarana yang mereka peroleh tak sebanding dengan semangat mereka untuk keluar dari lingkaran kebodohan. Pemerataan kualitas pendidikan juga menjadi salah satu modal untuk mengembangkan potensi anak bangsa guna memajukan negara Indonesia.

Diskriminasi pendidikan tak hanya terjadi dalam hal pemerataan dan kualitas. Namun, beberapa kasus diskriminasi juga telah terjadi di lingkungan sekolah. Jika kita melihat beberapa sekolah di Indonesia, kita akan menemukan diskriminasi dalam bentuk pembagian kelas, yaitu kelas unggulan dan non unggulan. Program unggulan di antaranya adalah kelas akselerasi, kelas CI MIPA, kelas IT, dan kelas RSBI (meski sekarang telah ditiadakan) karena MK akhirnya membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keputusan ini menghapus keberadaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI). Siswa-siswi yang memiliki kemampuan akademis tinggi akan masuk pada kelas unggulan, sedangkan siswa-siswi yang memiliki kemampuan akademis yang tergolong rendah akan dimasukkan ke dalam kelas nonunggulan.

Perlakuan diskriminasi seperti ini akan berdampak pada kepercayaan diri siswa. Mereka yang berada di kelas nonunggulan tentu merasa rendah diri, sedangkan yang berada di kelas unggulan akan merasa lebih pintar. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kedua kelompok sosial dalam sekolah ini. Tak hanya itu, mereka juga akan menganggap bahwa setiap manusia memiliki tingkatan yang berbeda, hal ini akan menyebabkan anak-anak melakukan tindakan diskriminatif ketika mereka dewasa nanti.

Praktik diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus juga masih dilakukan di beberapa sekolah. Salah satu contohnya sikap diskriminatif yang masih terjadi dalam dunia pendidikan yaitu di Kulon Progo Yogyakarta. Seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) ditolak sebuah sekolah saat mendaftar tanpa alasan yang jelas. Hal itu menimpa Nanang, warga Kedunggalih, Pengasih yang juga orang tua siswa berkebutuhan khusus saat mendaftarkan anaknya yang lumpuh kaki di SDN 3 Pengasih dan SDN 1 Pengasih. (dilansir dari TribunJogja.com).

Adanya kasus diskriminasi pendidikan semacam itu, seharusnya pemerintah menindaklanjuti kasus tersebut agar tidak ada lagi kesenjangan dalam hal pendidikan di Indonesia. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, karena anak bangsa adalah investasi negara yang akan meneruskan langkah untuk menggapai cita-cita. 



*Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris 2015





Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Diskriminasi Pendidikan"

Posting Komentar