Kendeng, Ronggowarsito, dan Bopengnya Martabat Negara


Spanduk penolakan pabrik semen (dok. Kompas)
Martabat negara tampak
tanpa rupa, berantakan dan rusak
hukum dan aturan diinjak-injak
Ronggowarsito, Zaman Edan, (Penerbit Forum untuk Jejak Budaya, 2013: hlm 4)

Pasca Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan perkara pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Pemda Jateng justru  berulah dengan mencoba berkilah dari keputusan tersebut. Gubernur Ganjar Pranowo membentuk tim kecil beranggotakan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kantor Staf Presiden, Pemda Jateng, dan Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk membela pabrik semen berdiri. Atas nama kerugian investasi, pertumbuhan ekonomi lemah, dan kepentingan negara terciderai saat pabrik semen yang sudah siap beroperasi itu batal, kelompok pro semen dan kontra semen kembali bercibaku. Kali ini, medan pertempuran kuasa itu terjadi di Semarang, tepatnya di depan kompleks gubernuran, Jalan Pahlawan, Semarang.

Atas nama percepatan pertumbuhan, pemerintahan membuka seluas-luasnya ruang bagi investor menanamkan modal. Kondisi ini sama sekali menghilangkan pelibatan rakyat untuk meninjau apakah keputusan pemerintah tersebut patut disetujui atau tidak. Persoalan lingkungan, utamanya, tersingkirkan tatkala investasi dengan gelimang dana menggiurkan tercetak di atas meja. Pro-kontra dalam banyak perebutan kuasa antara investor dan rakyat terjadi dengan misi yang saling bertubrukan. Satu bicara soal keuntungan, sedangkan lainnya bicara ihwal keberlangsungan hidup komunal dan alam.

Di antara dua bentrok kepentingan ini, negara—yang katanya menaungi kepentingan rakyat—justru menjadi pembela paling kukuh di garda depan para investor. Dalam kasus Kendeng misalnya. Entah apa yang menyumbat nalar logis pemerintah sehingga meloloskan proyek pabrik semen tersebut. Proses perizinan belum tuntas, perencanaan belum matang, dan warga tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Alhasil, saat warga menggugat ke pengadilan, dan memenangkannya, pabrik sudah hampir selesai pembangunan.  Kekacauan dimulai sedari perencanaan awal yang tidak ditata dengan baik.

Bukankah seharusnya sudah menjadi kewajiban para penata rencana untuk memetakan jalan yang paling baik sebelum bergerak. Artinya, melibatkan warga untuk berembung adalah penting, dan bukan sebaliknya, bergerak dulu baru berpikir, tanpa melibatkan masyarakat yang secara langsung akan menerima efeknya. Sekarang, andai pabrik ditutup, kepada siapa kerugian lima triliun harus dilimpahkan? Tentu saja kepada para perencana yang tergabung di dalam unit pembangunan pabrik semen. Mengapa penolakan warga di awal-awal mesti direspon dengan represi aparat? Mengapa tenda biru perlawanan yang berdiri kurang lebih 2 tahun itu tak pernah disentuh? Dan sekarang, tatkala pabrik sudah berdiri, pemerintah ramai-ramai membela atas nama kerugian negara andai pabrik seharga 5 triliun itu tak jadi berfungsi.

Lantas, siapa hulu dari masalah yang sampai saat ini tak selesai? Tembang Ronggowarsito di atas bisa menjawab bagaimana rupa pemerintahan negara kita saat ini: tak taat aturan dan hukum, perencanaan yang berantakan, dan hasilnya, bopengnya martabat negara.

duka, hatinya remuk redam
rasa ternista dan terhina
matahari kehidupan seakan padam
dunia kini telah penuh bencana
Ronggowarsito, Zaman Edan, (Penerbit Forum untuk Jejak Budaya, 2013: hlm 4)

Perlawanan warga Kendeng tak saja memperlihatkan wajah negara yang bopeng oleh giuran kepentingan yang membuat matanya silau dan salah tingkah. Perlawanan itu menghadirkan irisan duka atas kenyataan bahwa pemerintah yang bersenggama dengan investor tak peduli pada keberlangsungan hidup rakyat banyak. Mereka bergerak atas nama pembangunan sebagai sebuah kata yang definisinya dikerangkeng menjadi atas nama kepentingan mereka sendiri, apalagi jika bukan mempertebal kantong pribadi.

Pasalnya, jika menilik data di atas lapangan, pembangunan semen di Jawa menghadirkan sederet permasalahan. Pertama, Kementerian Perekonomian pada 2007/ 2008 pernah melakukan kajian soal daya dukung Pulau Jawa atas maraknya industri esktratif seperti pabrik semen. Kedua, di Jateng sendiri, pabrik semen yang sudah berdiri berjumlah tujuh. Dalam kajian tersebut, daya dukung Pulau Jawa sudah tidak lagi layak sebagai wilayah penambangan. Pulau Jawa, kita tahu, sudah teramat padat dan sangat terbatas.

Namun di situlah mata kail para pemburu uang dilemparkan. Semakin banyak orang, maka semakin banyak kebutuhan. Semakin banyak kebutuhan, maka pembangunan akan semakin riuh. Untuk mengefisienkan biaya produksi dan penjualan, pabrik dibangun di sekitar tempat bahan baku dan memasarkan di tempat yang dirasa paling membutuhkan. Di Jawa, sumber bahan baku itu begitu melimpah. Pun sebenarnya juga ada di beberapa wilayah pulau lainnya. Namun pasar besar dan pembangunan infrastruktur yang terus digenjot di Jawa adalah pertimbangan lain yang menjadi sebab mengapa pabrik semen terus bermunculan di Jawa. Tunas pembangunan lebih tumbuh subur di Jawa daripada di pulau-pulau lain.

Mengizinkan pabrik semen tetap beroperasi adalah mengizinkan keberlangsungan hidup di tanah subur Jawa perlahan hilang. Menjadi petani di Indonesia barangkali tidak akan sesukses dan semakmur seperti di beberapa negara maju. Namun, menjadi petani bagi orang Jawa adalah pilihan fundamental yang melampaui hitung-hitungan angka rupiah. Para petani Jawa sebagaimana dijelaskan dalam banyak literatur sejarah, adalah para pewaris pertanian yang kaffah. Tidak saja menjadi petani secara fisik, namun juga memaknai secara batiniah sebagaimana Masanobu Fukuoka berkata: “puncak pertanian bukanlah hasil melimpah, tetapi kesempurnaan manusia.” Para petani Jawa punya istilah sendiri yakni “hidup dan tumbuh seperti padi: semakin berisi semakin merunduk.” Menggarap sawah atau ladang secara fisik memang sekadar menanam bibit, mencangkul, memanem, dan lain-lainnya. Tapi jauh lebih dalam, aktivitas bertani setara dengan ibadat atau sembahyang. Sebuah aktivitas yang transeden menyatukan diri dengan alam bahkan sang pencipta. Sulit dicerna, tidak masuk akal? Iya, karena kita telah hidup di zaman dimana definisi pertanian hanya berkutat pada kegiatan produksi untuk menghasilkan komoditas.

Maka, perlawanan Kendeng, terlepas dari kecurigaan Ganjar didomplengi aktivis dan bukannya petani, adalah bentuk perlawanan implisit yang memperjuangkan tata kehidupan alam tetap pada bentuknya yang lestari. Pembangunan fisik adalah ancaman nyata yang melahirkan tata kehidupan dengan menyingkirkan alam sebagai sebuah zat yang lebih dahsyat daripada otak manusia. Satu-satunya cara agar manusia tetap bisa hidup adalah berkerabat dengan alam, bukannya menodong dan menantang alam dengan melakukan eksploitasi. Toh siapa yang mau membantah guratan tembang sang pujangga terakhir, Ronggowarsito di atas itu? Perlawanan Kendeng adalah usaha agar matahari tak segera padam, dan bencana alam tak pernah lahir. Meski dengan begitu, para petani Kendeng harus melawan negara dan pemodal yang bisa membeli apa pun, baik hukum, aparat, pakar, akademisi, bahkan martabat bangsa ini.


Zarah Amala
Aktivis lingkungan | Bisa dihubungi di email syair.masadepan@gmail.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kendeng, Ronggowarsito, dan Bopengnya Martabat Negara"

Posting Komentar