43 Tahun Kematian Indonesia Raya



Judul       : Indonesia Raya Dibredel!
Penulis    : Ignatius Haryanto

Cetakan   : 2006
Penerbit   : LKiS
Tebal        : xxviii + 327 halaman
ISBN        : 979-8451-69-4
Meskipun akhirnya surat kabar itu harus mati berkali-kali dalam pertarungan melawan rezim berkuasa. Akan tetapi, surat kabar itu tidak semakin melunak, malah semakin ganas mengkritik pemerintahan Soeharto yang tengah berkuasa saat itu. 
Hampir setengah abad, tepatnya 43 tahun lalu, sebuah surat kabar yang sering melakukan kritik, mati dibredel penguasa orba. Ini adalah kematiannya yang kedua dan kematiannya yang terakhir. Surat kabar itu bernama Indonesia Raya. Surat kabar yang pertama kali berdiri tahun 1949 itu pernah dua kali dibredel. Pembredelan pertama terjadi tahun 1959 pada saat rezim Soekarno berkuasa. Pembredelan ini juga mengantarkan pimpinan redaksi (Pimred)-nya, Mochtar Lubis ke dalam penjara selama sekitar sepuluh tahun. Surat kabar ini kembali hidup pada masa rezim Soeharto yaitu tahun 1968 untuk kembali dibredel pada 21 Januari 1974. Tidak ketinggalan sang pimred kembali mendekam dalam penjara.

Fakta sejarah ini membuktikan betapa surat kabar ini tidak pernah kapok. Pembredelan surat kabar dalam dua rezim yang berbeda, bahkan selalu diikuti dengan penangkapan pimrednya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia Raya tidak mau berkompromi dengan penguasa yang ada dan berusaha berpegang teguh dengan pandangannya.

Membaca Indonesia Raya Dibredel! mengajak kita untuk menengok masa lalu dan melihat surat kabar yang giat memperjuangkan kebenaran dan kepentingan masyarakat. Meskipun akhirnya surat kabar itu harus mati berkali-kali dalam pertarungan melawan rezim berkuasa. Akan tetapi, surat kabar itu tidak semakin melunak, malah semakin ganas mengkritik pemerintahan Soeharto yang tengah berkuasa saat itu.

Indonesia Raya bergerak sebagai kontrol sosial dan penguasa. Sejak awal kemunculannya, Indonesia Raya mengambil sikap untuk tidak berafiliasi dengan partai manapun. Tindakan ini dilakukan dalam rangka memisahkan diri dari golongan kekuasaan. Maka disini, Indonesia Raya berusaha menjadi kaca mata bagi rakyat untuk melihat permasalahan dengan lebih jernih. Semangat ini bisa kita lihat dalam tajuk rencana edisi perdana Indonesia Raya tanggal 29 Desember 1949. ".., menurut paham kami, pers merdeka yang menjadi kejaran semua wartawan yang berhaluan merdeka akan mempunyai ini dan berarti bagi aparat yang berguna bagi kebaikan umum dan masyarakat." (hal:276)

Semangat ini tetap dijaga bahkan setelah bertahun-tahun mati suri dibredel pemerintah orde lama. Dalam edisi perdana setelah vakum ini, kita bisa melihat Indonesia Raya yang tetap berusaha memihak pada rakyat. "Kami akan terus memperjuangkan kebenaran melawan yang batil, membongkar yang palsu, membela perkosaan terhadap rakyat kecil, melawan penyalahgunaan kekuasaan..." (hal: 277)

Kata-kata itu tidak sebatas menjadi bumbu dalam tajuk rencananya saja. Liputan-liputan dalam terbitan Indonesia Raya merupakan bukti nyata komitmen surat kabar ini. Berbagai kasus kebobrokan pemerintah orde lama dan orde baru dibongkar tanpa ampun. Surat kabar ini tanpa ragu melakukan peliputan dan bahkan investigasi terhadap kasus-kasus besar di Indonesia.

Proyek Miniatur Indonesia Indah, kasus pertamina, kasus korupsi Bulog menjadi sederet kasus yang pernah diungkap oleh surat kabar binaan Mochtar ini. Korupsi dan penyelewengan menjadi sorotan utama Indonesia Raya. Bisa dibilang surat kabar ini berusaha menjadi mata-mata bagi rakyat untuk melihat penyelewengan yang ada dalam pemerintah. Indonesia Raya menolak penyelewengan dalam pemerintahan yang bisa merugikan rakyat. Dalam kasus-kasus ini dengan jelas Indonesia Raya memposisikan diri sebagai lawan dari pemerintah yang melakukan penyelewengan terutama yang sangat merugikan rakyat.

Dalam melihat kasus bulog misalnya Indonesia Raya menurunkan tulisan yang mengecam penyelewengan tersebut. Dalam Indonesia Raya tertulis, "Kami menganjurkan bahwa jika ada orang mau memanipulasi suatu barang dagangan untuk mengorek keuntungan besar, maka carilah hal-hal lain dan jangan pakai beras dan bahan-bahan pokok kehidupan rakyat."

Puncaknya adalah pada saat peristiwa 15 Januari 1974 atau dikenal dengan peristiwa Malari terjadi. Pers secara umum disalahkan sebagai pemicu pecahnya aksi tersebut. Ignatius mengatakan, "Paling tidak, pers dianggap mematangkan situasi politik yang kemudian menimbulkan aksi huru hara..." Indonesia Raya sendiri menjadi salah satu surat kabar yang gencar menentang modal asing di Indonesia, terutama modal jepang saat itu. Isu budaya dan lingkungan yang dianggap tidak sesuai dengan rakyat menjadi alasan utama penolakan Indonesia Raya.

Melihat Indonesia Raya sering memposisikan diri bersebrangan dengan pemerintah, tidak mengherankan surat kabar ini harus berakhir dengan pembredelan. Paling tidak, Indonesia Raya mati dengan gagah berani melindungi kepentingan rakyat. Pertanyaannya sekarang, adakah surat kabar atau media yang mewarisi semangat ini?

*Lalu Muhammad Jazidi, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Bergiat di Pers Mahasiswa di BP2M Unnes, Kelompok diskusi Jagongan Buku dan Lingkar Pena Kembara Ilmu Politik.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "43 Tahun Kematian Indonesia Raya"

Posting Komentar