Ironi Pendidikan Tinggi dan Krisis Tenaga Kerja Terampil


Graduation?
(Gambar Paul Blow dari IG buka.pikiran)

Oleh: Maryani Sri
“Perguruan tinggi di Indonesia tumbuh dengan cepat namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas yang memadai”.-Hill dan Kian Wie.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Baik negeri maupun swasta, telah membuka banyak lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Namun banyak perguruan tinggi yang dibuka hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan kualitas lulusan yang dihasilkan. Hasil penelitian Mc Kinsey Global Institute (MGI), UNESCO, dan ILO (2008) menemukan adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dengan dunia kerja di Indonesia yaitu lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan lapangan kerja.

MGI memprediksi pada tahun 2030, permintaan tenaga kerja semi terampil apalagi tenaga terampil di pasar global akan sangat tinggi. Diprediksi permintaan pekerja berpendidikan sarjana pada tahun 2030 meningkat lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2010. Di samping itu, diperkirakan pula pada tahun 2030 sektor jasa akan mensyaratkan 90 persen tenaga kerja semi terampil dan terampil, sedangkan sektor industri yang hanya mensyaratkan sekitar 80 persen dan sektor pertanian hanya 40 persen tenaga kerja semi terampil dan terampil. Dalam pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil akan diisi oleh tenaga kerja asing.

Kenyataan yang ada saat ini, pendidikan di negara kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan dari para calon lulusannya. Bagaimana semua itu tidak terjadi, ketika banyak biaya dan waktu yang telah dipersembahkan untuk menempuh pendidikan namun tidak mendapat hasil yang sesuai. Banyak sarjana muda yang menganggur dan tidak menerapkan ilmunya pada dunia kerja. Dan tidak jarang ketika menempuh pendidikan tinggi pada suatu bidang ilmu namun kenyataannya ilmu yang dipelajari di bangku kuliah bukan ilmu yang akan ia pakai pada dunia kerjanya. Hal ini seharusnya dipikirkan oleh sebuah perguruan tinggi, bagaimana mengalokasikan lulusannya untuk dapat berkerja sesuai bidang ilmu yang dipelajari di kampus.

Persentase penganggur di kalangan terdidik saat ini justru meningkat drastis. Pengangguran terdidik tercatat mencapai 12,0 persen pada Februari 2009, yang juga meningkat dua kali lipat dari persentase pada 2004 yang hanya mencapai 5,7 persen. Ironisnya, peningkatan pengangguran di kalangan terdidik terjadi pada saat jumlah pengangguran secara keseluruhan mengalami penurunan, baik dalam persentase maupun secara absolut. Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan, jumlah persentase pengangguran terus menurun dari 9,86 persen dari angkatan kerja pada 2004 menjadi 8,14 persen dari angkatan kerja pada 2009. Demikian pula, secara absolut jumlah penganggur turun dari 10.251.351 orang pada 2004 menjadi 9.258.964 juta orang pada 2009.

Ketepatan alokasi

Lilis Halim, Director Willis Tower berpendapat kritis: “Kau mengira akan segera memperoleh pekerjaan setelah lulus tapi mungkin kau tidak memikirkan apa yang bisa kau kerjakan”. Dalam surveinya, delapan dari sepuluh perusahaan mengalami kesulitan mendapat tenaga kerja yang mumpuni. Menurut Lilis, untuk dapat diterima dalam lapangan kerja seseorang harus memenuhi empat keterampilan (skill) yaitu general skill, critical skill, digital skill, dan global skill.

Menurut Jones (2013), hal penting dalam merencanakan luaran atau lulusan PT adalah program studi atau bidang dan jurusan, karena menyangkut kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan data Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) tahun 2015, Indonesia memiliki 4.309 PT. Lebih lanjut, Dikti menguraikan banyaknya program studi per bidang yang ada di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Bidang teknik dan pendidikan merupakan bidang terbanyak, diikuti bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi. Sementara bidang seni dan bahasa mempunyai jumlah yang kecil.

Banyaknya program studi di bidang teknik seharusnya mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut yang diperkirakan akan meningkat mengingat besarnya potensi sumberdaya alam Indonesia. Namun sampai saat ini Indonesia masih kekurangan banyak insinyur (sarjana teknik).

Untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, sebetulnya sudah terdapat berbagai kebijakan dan program, di antaranya adalah layanan pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing internasional dan berkesetaraan melalui lima program utama yaitu peningkatan akses, peningkatan mutu, peningkatan investasi,peningkatan relevansi, daya saing dan peningkatan tata kelola. Namun, rencana itu belum sepenuhnya berhasil mengingat banyak tenaga asing yang masuk ke Indonesia, terutama di bagian-bagian inti dan vital.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, perlu didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dalam berbagai sektor. Pembuatan mekanisme dapat memberikan insentif yang lebih besar jika profesi-profesi di delapan sektor tersebut memiliki sertifikasi setingkat ASEAN. Hal ini dapat diusahakan melalui peningkatan kerjasama dan sinergi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri, baik tingkat nasional maupun internasional sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan juga terdidik dari dalam negeri.

Untuk menghadapi kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik dan terampil diperlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan yang meliputi A (academician), B (businessman), dan G (government). Ketiga pemangku dapat menciptakan kolaborasi mutualisme antar pihak yang terlibat di dalamnya. Khususnya lebih berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih berdaya saing melalui pembekalan lulusan pendidikan tinggi dengan keterampilan teknis yang tepat dan perilaku profesional yang dikehendaki oleh dunia usaha. Ketiga pemangku kepentingan tersebut juga perlu melakukan prediksi dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di semua sektor menurut jenjang ketrampilan dan bidang ketrampilan, sehingga perguruan tinggi dan lembaga pelatihan terkait dapat menindak lanjuti hasil pemetaan tersebut dalam perencanaan jurusan yang diperlukan maupun target-target lulusan dengan dukungan kebijakan oleh pemerintah.




Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Ironi Pendidikan Tinggi dan Krisis Tenaga Kerja Terampil"

  1. Seharusnya dalam rekrutmen, pendidikan seminimal mungkin adalah D1, baru negara ini makmur

    BalasHapus