Natsir dan Pergolakan Melahirkan Pancasila




Oleh Lalu M. Jazidi | Mahasiswa Ilmu Politik 2014

Kita sudah mengenal Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Sejak duduk di Sekolah Dasar (SD), hal tersebut telah diajarkan kepada siswa-siswi. Kemudian kita akan mengenal tanggal 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Hari Kelahiran Pancasila tersebut berdasarkan patokan hari di mana Pancasila sebagai  negara pertama kali dirumuskan dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPKI. Selanjutnya, Pancasila disahkan sebagai Dasar Negara pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sebenarnya, sejarah Pancasila sebagai dasar negara tidak sesingkat itu. Kita lupa atau tidak terlalu lekat di dalam ingatan kita, bahwa sebenarnya Pancasila pada tanggal 18 Agustus tersebut masihlah bersifat sementara. Sekalipun Pancasila telah dijadikan dasar negara, tetapi masih bersifat sementara dan darurat. Hal itu disebabkan oleh keharusan adanya dasar negara bagi Indonesia yang baru saja terbentuk, sebagaimana dinyatakan Soekarno dan dibenarkan oleh peserta sidang PPKI saat pengesahan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada 18 agustus 1945. ”Nanti apabila Indonesia sudah dalam keadaan tenang dan damai, kita akan membentuk kembali Dasar Negara yang lebih baik lagi....”(hal: 36)

Pancasila benar-benar menjadi Dasar Negara yang sah dan tidak lagi bersifat sementara dan darudat ditandai dengan munculnya Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Sebelumnya, pada 1957 sampai 1959 merupakan masa pengkajian kembali Dasar Negara Indonesia. Majelis Konstituante dibentuk untuk menentukan Dasar Negara dan Konstitusi Indonesia.

Buku Islam Sebagai Dasar Negara adalah kumpulan pidato yang disampaikan oleh Mohammad Natsir di dalam sidang Konstituante untuk menentukan Dasar Negara Indonesia. Mohammad Natsir sendiri dalam pidato-pidatonya tersebut mendukung Islam sebagai Dasar Negara Indonesia. Pendapat Natsir tidak mengherankan waktu, sebab latar belakang pendidikan maupun politik Natsir. Kita bisa berjumpa dengan penjelasan ihwal sejarah ringkas Natsir di pengantar buku ini. Kholid O. Santosa, sebagai penulis pengantar mengatakan, “Tokoh ini telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk bangsa Indonesia dan Umat Islam dunia.”(hal: 11)

Pidato Natsir menganggap, Islam bukan hanya soal agama yang harus ditaati oleh semua penganutnya. Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah ritual peribadahan saja. Akan tetapi, Natsir memandang Islam juga sebagai sebuah ideologi yang mengatur kehidupan sebuah negara.

Sebagai sebuah ideologi, Natsir percaya bahwa ideologi Islam bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Hal ini tentu tidak lepas dari identitas sebagian besar masyarakat Indonesia yakni penganut Islam. Dengan begitu, Natsir menganggap Islam merupakan ideologi yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia.

Selain itu, Natsir juga menekankan agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Islam juga mengatur hubungannya antara manusia dengan manusia lainnya, entah mengatur perorangan, kelompok, atau kedua-duanya. Bagi Natsir, Islam adalah ideologi yang pantas dan bisa digunakan sebagai Dasar Negara Indonesia.

“Islam adalah suatu agama yang hidup dalam sebagian besar rakyat Indonesia. Bukan hanya itu saja, Islam adalah ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan, Islam mengandung dua unsur. Unsur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, dan unsur hubungan manusia dengan makhluk. Unsur Ibadah dan Muamalah.” (hal: 88)

Buku ini mampu membuat kita membayangkan situasi perdebatan yang ada saat itu. Tampaknya ini karena isi dari buku merupakan asli isi dari pidato Mohammad Natsir saat itu. Sehingga bahasa yang digunakan merupakan bahasa pidato dimana bagaimana panasnya pidato yang disampaikan Mohammad Natsir saat itu terasa dengan penggunaan kata-katanya.

Selain itu, pemikiran yang disampaikan Natsir dalam buku ini—meskipun berupa argumentasi—digunakan untuk mendebat idologi lain sebagai dasar negara. Akan tetapi, tidak berusaha untuk menjatuhkan ideologi lain. Malah berusaha untuk merangkul ideologi lain. Hal ini mungkin karena Natsir menyadari perbedaan-perbedaan pandangan yang ada di sana saat itu.

Natsir lebih condong memandang agama dan sekuler sangat bertolak belakang. Hal ini tentu wajar saja terjadi untuk menegaskan argumentasinya. Natsir menganggap sekular sebagai paham yang tidak berketuhanan. Kesan sekular bagi Natsir bukan hanya pemisahan antara kehidupan agama dan pemerintahan negara. Tapi terkesan menuduh sekuler ateis, tanpa agama. Hal ini bisa dilihat dari salah satu sub judul yaitu: Pancasila yang Sekuler, Tanpa Agama. (hal. 81-86)

Argumentasi Natsir juga lebih condong berupa argumen-argumen yang bersifat keagamaan. Natsir banyak mengutip Al-Qur’an dan istilah-istilah Islam. Hal ini tentu membuat kalangan bukan Islam cukup sulit untuk menerima argumentasinya. Islam tentunya hanya dipercaya oleh para penganutnya saja. Sedangkan penganut agama lain akan kesulitan menerima argumen itu karena mereka tidak memiliki kepercayaan tersebut.

Di saat Mohammad Natsir dalam buku ini begitu ketat dengan pandangan bahwa Islam sebagai dasar negara, kita bisa melihat pandangan lain dari Nanang Tahqiq (ed.) (2004). Nanang Tahqiq menawarkan, Muslim hendaknya menafsirkan ulang apa yang musti dilakukan dalam kancah perolitikan. Tahqiq memandang tidak harus ada negara Islam atau negara berlandaskan dasar negara Islam. Ada empat elemen yang musti ditafsirkan ulang, yakni ajaran islam, sejarah awal Islam, wacana intelektual Islam,  dan negara dalam pratik politik Muslim.

Betty R. Scarf dalam Sosiologi Agama (2004), memberikan kasus yang mirip di mana agama tidak seharusnya dijadikan dasar negara. Scarf memandang perkembangan politik menuntut keras adanya universalitas pada sebagian komunitas keagamaan. Pandang ini adalah upaya untuk menyatukan berbagai pandangan keagamaan tersebut.

Selain itu, hal lain yang membuat agama tidak seharusnya menjadi dasar negara datang dari pandangan Karl Marx dimana menurutnya agama merupakan pendukung terciptanya perbedaan kelas dalam masyarakat. Dalam beberapa contoh, para penguasa mengakui kepercayaan mereka untuk mempertahankan tatanan sosial yang tidak sama. “Kepercayaan terhadap agama yang mendukung masyarakat berkelas pada dasarnya merupakan bukti penyerahan ketika menghadapi penindasan” (hal: 127).

Kuntowijoyo (1997) tidak menganggap Pancasila sebagai tidak berketuhanan sebagaimana anggapan Natsir. Kuntowijoyo memandang Pancasila sebagai objektivikasi yang merupakan penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif.

Objektivikasi ini selanjutnya bisa menghindarkan diri dari sekularisasi dan dominasi. Bahkan, menurut pandangan Kuntowijoyo, Pancasila memiliki nilai religius. Pancasila menggambarkan kekuasaan digambarkan di bawah Tuhan. “Keunikan Pancasila adalah kekuasaaan itu diletakkan dibawah Tuhan dan rakyat.”(hal: 61)

Argumen Kuntowijoyo tersebut, saya kira, telah mematahkan pandangan Natsir. Pancasila bukanlah sebuah ideologi yang sekuler. Bahkan sekuler dalam arti tidak beragama. Pancasila merupakan ideologi yang beragama, berketuhanan seperti yang tertera dalam point sila pertama yatu: Ketuhanan yang Maha Esa. Maka kekuasaan akan berada posisinya di bawah Tuhan, bukan tidak bertuhan.

Islam sebagai Dasar Negara tetap menarik untuk disimak. Setidaknya, kita bisa menakik satu pelajaran penting ihwal argumentasi rasional dalam mempertahankan apa yang diyakini. Hal ini berbeda dengan yang kerap kali kita temukan hari ini. Kebebalan justru merajalela saat sudah berurusan dengan agama, ideologi, dan kelompok. Terlebih di media sosial kita bisa melihat perdebatan tanpa argumentasi yang rasional bahkan cenderung banyak penghujatan. Perpecahan juga sering menyebabkan terjadinya kekerasan yang seharusnya tidak terjadi.

Buku ini bisa jadi pengingat, bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Tak sesederhana kelakuan bebal para polisi yang dengan enteng mencopot lukisan bertajuk The Indonesian Idea hanya karena ada gambar D.N Aidit di antara seluruh tokoh perjuangan yang memdaras sejarah Indonesia, yang pernah dipasang di pintu depan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Juga beragam tindakan banal yang bisa jadi justru menodai makna Pancasila itu sendiri.


DAFTAR PUSTAKA
Natsir, Mohammad. 2014. Islam Sebagai Dasar Negara. Bandung: Sega Arsy
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Penerbit Mizan
Scharf, Betty R. 2004. Sosiologi Agama. Jakarta: Kencana

Tahqiq, Nanang (ed.). 2004. Politik Islam. Jakarta: Kencana

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Natsir dan Pergolakan Melahirkan Pancasila"

Posting Komentar