Kebijakan Seragamisasi, Ini Kata Rektor



Dialog antara birokrat dan mahasiswa Unnes. [Doc.Yunita]
BP2M - Keputusan Rektor Unnes yang mewajibkan mahasiswa angkatan 2016 mengenakan seragam selama mengikuti perkuliahan di kampus menimbulkan pro dan kontra. Mahasiswa diwajibkan mengenakan seragam putih hitam tiap hari Senin, sedang hari Selasa, Rabu, dan Kamis, mahasiswa diwajibkan mengenakan batik. Keputusan Rektor Unnes tersebut tertuang dalam peraturan nomor 30 tahun 2016. Saat melakukan dialog antara mahasiswa dan jajaran Unnes hari ini, (18/10)  hampir seluruh mahasiswa yang hadir dalam audiensi siang itu menolak adanya seragamisasi di Unnes.  Mahasiswa yang menghadiri audiensi yang bertempat di Kampung Budaya Unnes berasal dari delapan fakultas yang ada di Unnes.
“Ini bukan seragamisasi, tetapi menghidupkan kembali peraturan mengenai etika dan penguatan karakter,” tegas Fathur Rokhman, Rektor Unnes yang hadir bersama jajarannya.

Fathur Rokhman mengatakan, salah satu mahasiswa baru merespon kebijakan berseragam itu dengan senang, karena keseragaman menumbuhkan semangat kebersamaan. Selain itu, penyeragaman memutuskan sekat yang jauh antara mahasiswa yang mampu dan tidak mampu dalam segi ekonomi.
Rektor Unnes ini sempat menceritakan pengalamannya saat bertandang ke Thailand, kemudian dia disambut oleh mahasiswa yang mengenakan pakaian hitam dan putih. “Indah dipandang dan berkarakter,” komentarnya saat melihat mahasiswa yang mengenakan seragam hitam putih. Hal serupa juga diceritakan Fathur ketika berkunjung ke Undip. “Seragamisasi juga sudah diterapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ekonomi Unnes,” tambah Fathur.
Seragamisasi tidak bisa menjadi tolok ukur membedakan status sosial mahasiswa,” kata Aji, mahasiswa Fakultas Hukum yang menolak keputusan Rektor tersebut. Noval Sebastian yang juga mahasiswa Fakultas Hukum membenarkan perkataan kawannya itu. Noval mengatakan, menyeragamkan baju tidak serta merta menghapus kesenjangan sosial. Bahkan, di mata masyarakat, mahasiswa yang berseragam dipandang elitis dan jauh dari masyarakat.
Keputusan Rektor dalam menerapkan peraturan seragamisasi di lingkungan kampus dianggap melanggar Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara pihak LK Unnes yang diwakili Presiden Mahasiswa dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes mengenai keterlibatan mahasiswa untuk turut dilibatkan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan kesejahteraan mahasiswa. (Baca: SPI Dibatalkan, Tetap Ada Konsekuensi)

“Peraturan ini tidak serta merta langsung diterapkan, melainkan disosialisasikan ke fakultas-fakultas untuk mendengar tanggapan mahasiswa,” kata Fathur Rokhman.

Adanya peraturan nomor 30 tahun 2016 ini sebenarnya menggantikan peraturan lama. “Justru kebijakan tahun ini mengenai seragamisasi mencabut kebijakan rektor sebelumnya yang mewajibkan mahasiswa mengenakan seragam Pramuka setiap hari Senin,” terang Fathur.

Sebelumnya adanya peraturan 30 tahun 2016, keluar keputusan rektor nomor 14 tahun 2010 atas nama Rektor Unnes Sudijono Sastroatmojo yang isi keputusannya mengatur pemakaian seragam untuk tiap hari Senin sampai dengan Jumat, setiap hari Senin mahasiswa tahun angkatan 2010 diwajibkan memakai seragam Pramuka, Selasa dan Rabu memakai kemeja putih dengan bawahan hitam. Sedangkan untuk hari Kamis dan Jumat memakai pakaian batik ataupun lurik.

Terkait Nota Kesepahaman tersebut, Rektor Unnes ingin menggarisbawahi kembali bahwa kebijakan yang perlu melibatkan mahasiswa adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa. Sementara kebijakan seragamisasi hanya perlu berdialog dengan mahasiswa.

Meski kebijakan ini tetap diterapkan di Unnes, namun rektor mengatakan bahwa peraturan ini belum memiliki sanksi yang kuat. “Pakaian hanya sebagai simbol keberagaman. Ada yang lebih penting dari itu, yang penting adalah berprestasi,” tutur Fathur Rokhman di hadapan puluhan mahasiswa yang hadir. [Yunita]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kebijakan Seragamisasi, Ini Kata Rektor"

Posting Komentar