Unnes Targetkan PTN-BH, BEM KM Ambil Sikap


Julio Harianja saat mengkaji PTN-BH dalam Diskusi Publik. [Doc. BP2M/Yunita]

Semakin dewasa usia manusia, semakin tinggi harapan yang ingin dicapai. Unnes yang tahun ini menginjak usia ke 51 bersiap-siap mengubah statusnya dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Kehadiran PTN-BH hingga kini masih dipandang sebagai suatu kontroversi oleh kalangan mahasiswa.

BP2M - Keresahan terkait rencana Unnes wujudkan PTN-BH dirasakan oleh BEM KM Unnes sebagai organisasi pergerakan mahasiswa. Ahmad Abdun Salam, Wakil Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes mengatakan, sebagian besar mahasiswa Unnes belum mengetahui tentang PTN-BH. Umumnya, PTN-BH hanya diketahui sebagai suatu hal yang sangat mewah, seperti UI, IPB, ITB, dan Undip yang berstatus PTN-BH.

Menurut Ahmad Abdun Salam, kehadiran PTN-BH perlu dipandang dari berbagai sisi. PTN-BH akan menggunakan otonominya untuk mendapatkan pendanaan. Salah satunya dengan cara mendirikan badan usaha komersial yang justru akan memengaruhi sifat otonom PTN ke arah komersialisasi dan menjauhkan tujuan PTN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dengan status PTN BH, institusi pendidikan akan menjalankan fungsinya sebagai perguruan tinggi yang mandiri. Akan tetapi, di sisi lain dinilai akan lebih mengomersilkan kampus dengan pemberian otonomi dari pemerintah tersebut. Jangan sampai PTN-BH dimanfaatkan sebagai profit mencari keuntung pribadi yang berujung pada komersialisasi pendidikan.”

Beberapa pekan lalu, ribuan mahasiswa Undip mengadakan aksi demonstrasi menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) di Gedung Rektorat Undip Widya Puraya, Tembalang, Semarang, Selasa (5/4). “Kami dikenakan UKT naik dan SPI sehingga kami mempertanyakan status PTN-BH Undip. Pasalnya, kenaikkan UKT itu sudah di tanda tangani birokrasi. Menurut kami, Undip terlalu buru-buru menerima tawaran menjadi PTN-BH. Bisa dibilang prematur sebagai PTN-BH,” ujar Nesa, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Undip saat hadir menjadi pemantik Diskusi Publik terkait PTN-BH di PKMU Unnes lantai 1, Kamis (14/4).

Salah satu syarat untuk bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah memiliki kondisi keuangan yang sehat. “Apabila suatu PTN tidak bisa mempertahankan status PTN-BH, maka pengelolaan PTN akan diturunkan jadi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja biasa. Dalam rangka meningkatkan prestasi untuk mempertahankan status PTN-BH, Undip menambah dana risetnya yang dialokasikan pada penelitan dosen dan mahasiswa,” imbuh Nesa.

Picu Kenaikan UKT
Berubahnya status menjadi PTN-BH dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti halnya Universitas Diponegoro (Undip). Amin, Menteri Pemuda dan Olahraga BEM KM Unnes menolak dengan tegas rencana Unnes menjadi PTN-BH. “Kekhawatiran saya adalah Unnes akan menaikkan UKT. Kenaikkan UKT merangsang pemikiran mahasiswa agar lulus tepat waktu tanpa melibatkan diri dalam pergerakan kampus selama menjadi mahasiswa.”

Hal senada disampaikan oleh Bambang, fungsionaris BEM FIS. Diketahui bahwa UKT Unnes tidak akan naik, tetapi salah satu sumber dana juga diperoleh dari sumbangan yang berasal dari SPMU (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes) untung mendongkrak UKT. “Perlu kita tinjau kembali, tidak semua mahasiswa yang melalui jalur SPMU termasuk orang yang memiliki uang. Bukankah itu serupa komersialisasi pendidikan?” 

Sementara itu, Julio Harianja, Menteri Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM KM Unnes berpendapat, dari segi tataran normatif PTN-BH itu baik. “Segala sesuatu dicita-citakan oleh PTN-BH itu baik dan patut didukung. Kami tidak menyatakan sikap pro atau kontra terhadap wacana tersebut. Namun, perlu ditinjau kembali, sudahkan Unnes menyiapkan diri mewujudkan cita-cita sebagai PTN-BH. Apakah Unnes butuh menjadi PTN-BH atau sekadar ingin menjadi PTN-BH?” tandasnya. [Yunita, Debrina]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Unnes Targetkan PTN-BH, BEM KM Ambil Sikap"

Posting Komentar