Revolusi Sistem Kelas Ekonomi



Oleh Muhammad Ulil Fachrudin

Belakangan ini perekonomian Indonesia mengalami kelesuan. Menurut pengamat, kelesuan ini mengakibatkan stagnasi ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan sektor ekonomi yang belum maksimal. Kurangnya perhatian di sektor pertanian, modal, tenaga kerja terampil, dan devisa. Sejak dahulu pemerintah menggalakan berbagai program seperti transmigrasi, membuka lapangan kerja luar pulau melalui kementerian terkait. Namun, kebijakan tersebut bagaikan obat mahal yang meringankan. Faktor keengganan sebagian masyarakat meninggalkan daerah asal menjadi salah satu hambatan program yang dijalankan. Alasan lain yaitu sulitnya memperoleh modal disebabkan kultur masyarakat yang tidak mau ambil risiko utang. Di lain sisi, devisa negara yang tersedia membuat keadaan pemerintah kian tertekan. Rencana mengalihkan devisa untuk kesejahteraan pegawai negara mengakibatkankeperluan seperti bahan-bahan mentah, modal usaha kecil menengah maupun usaha besar tidak terpenuhi.
Usaha-usaha pemerintahbanyak mengalami kegagalan karena korupsi. Praktik korupsi menurut Wertheim (1959), disebabkan ketidakcukupan gaji menyesuaikan diri dengan harga yang membumbung tinggi bagi golongan kelas menengah. Sedangkan Herbert Feith (1962) dalam Lance Castle, bagi golongan atas cenderung menganggap penerimaan politik lebih utama daripada daya guna efisien sebagai standar untuk jabatan dan kemajuan. Realitas membulatkan asumsi yang menurut Lance Castle (1982) adalah akibat faktor politik dan kultural. Memandang hambatanpaling dasar tersebut, kapan perekonomian Indonesia tumbuh pesat?
Mengetahui bahwa hambatan ekonomi sangat berat. Sedangkan kelompok-kelompoklain daerah telah menggiatkan perekonomian dengan menanamkan modal, melakukan banyak perdagangan, industri, mengekspor produksi, dan meningkatkan teknik industri rumahan. Namun, pada umumnya hanya berada di posisi politik lemah. Golongan ini yang seyogyanya sebagai agen pertumbuhan ekonomi, justru terhalang faktor politik-kultural yang tidak kunjung selesai.
Pada kenyataan, Indonesia pada tataran masyarakat modern hidup dalam lingkup golongan yang sesekali waktu muncul konflik horizontal. Jika suatu negara memiliki komitmen yang kuat dengan dasar yang disetujui bersama, hambatan seperti politik dan kultur dapat diminimalisasikan sehingga prioritas pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, dibutuhkan integrasi golonganuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, terdapat golongan yang menurut Lance Castle dikenal dengan sistem dua kelas. Sistem teoritis ini mengakar pada sisi historis bangsa, yakni golongan pedagang dan wong cilik. Di sisi lain adalah golongan pegawai atau kelas menengah.
Masalahnya, integrasi dalam dunia modern ini sangat sulit terwujud. Sejarah mencatat, bangsa ini baru bisa disatukan manakala ada benang merah yang oleh Daniel Dakhidae disebut colonial state power. Kedua, integrasi golongan bisa disatukan atas jawaban yang satu, yakni “merdeka”. Namun, dewasa ini praktik integrasi dipertunjukan melalui lagam koalisi. Padahal kesan yang ditangkap pada setiap koalisi kurang begitu memprioritaskan pembangunan ekonomi.
Mengingat kembali bahwa Belanda telah banyak mengajari pribumi tentang ilmu administrasi dan gaya hidupnya, bukan mengajari cara mengolah kekayaan bumi nusantara untuk memperoleh keuntungan. Akan jadi bias memang. Namun, secara tidak langsung kultur peninggalan Belanda masih bisa kita rasakan hingga kini. Di perkotaan dan desa-desa banyak petani yang ingin anaknya menjadi pegawai negeri. Inilah salah satu dasar terciptanya golongan.
Perlu Adanya Kesepahaman
Jika negara ingin berikhtiar maju, sudah saatnya mengatakan “tidak” pada egoisme golongan. Indonesia yang makmur harus diwujudkan. Golongan jadi bayang-bayang saja.
Sementara kelesuan ekonomi yang langgeng adalah buah dari ketidaksepahaman antar golongan kelas sosial. Realitas menunjukan bahwa golongan yang jauh dari kekuasaan politik akan tetap terkungkung dalam dunianya sendiri, tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan perekonomian. Sungguh disayangkan yang berada di golongan ini adalah para pelaku ekonomi yang seharusnya berada di garda terdepan untuk memajukan perekonomian.
Golongan di atas yang memegang kekuasaan politik selalu menyongkong golongan yang tidak memiliki kekuatan politik, sebab secara etis mereka lah yang pantas. Akan lebih baik membangun perekonomian negara dimulai dari bawah ke atas sehingga proses koordinasi terjadi.

             Kerjasama dan kesepahaman aturan politik ekonomi diterangkan melalui mekanisme serta regulasi kebijakan pro kedua golongan kedua tadi. Sedangkan golongan yang kedua haruslah memiliki komitmen kepercayaan, keberanian bekerjasama terlepas dari kultur lahiriahnya. Hal ini akan memberikan dampak pembangunan ekonomi ke atas meskipun secara bertahap, manakala kedua golongan bersedia meninggalkan egoisme, hasrat, serta nafsu di antara dua golongan kelas sosial.


*Mahasiswa Jurusan Sejarah Angkatan 2012

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Revolusi Sistem Kelas Ekonomi"

Posting Komentar