Kemenristek Dikti Belum Ubah Tata Kelola Kampus


Atas dukungan dana ini untuk menjalankan instruksi dan arahan Presiden Jokowi yang mengharapkan adanya penemuan di bidang teknologi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Menteri Ristek dan Dikti M Nasir mengatakan, sebanyak 10-15 persen anggaran perguruan tinggi harus dialokasikan untuk riset.

"Kami sedang menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar tidak terjadi tumpang tindih menyusul penggabungan tersebut." Kata Nasir.

Hingga kini perguruan tinggi tidak menemukan kendala berarti meskipun aturan penyelarasan belum dikeluarkan kementerian, mengingat masing-masing institusi memiliki keandalan sistem yang telah diterapkan selama bertahun-tahun.

Ia juga menambahkan, "Contohnya untuk penerimaan mahasiswa baru, perguruan tinggi sama sekali tidak ada kendala karena masih diperkenankan memakai sistem yang lama, kop surat saja belum berubah,"

"Peleburan ini akan membuat dana riset di perguruan tinggi menjadi bertambah, dengan bertambah harapan hasil riset akan lebih berkualitas," imbuhnya.

Anis menilai, perubahan besar akan terjadi pada sisi ini karena peleburan dua kementerian bertujuan mengefisiensikan dana. Sebelumnya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (sebelumnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sama-sama memiliki balai penelitian dan pengembangan.

Pengelolaan perguruan tinggi belum berubah meskipun pemerintah telah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Para pengelola kampus masih menjalankan kampus dengan sistem lama karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan baru.

Diolah dari Okezone

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kemenristek Dikti Belum Ubah Tata Kelola Kampus"

Posting Komentar