Konservasi, Moral dan Kekuasaan


Oleh Muhammad Irkham A*

Beberapa hari yang lalu sempat heboh aksi mahasiswa yang memprotes penebangan pohon di pintu masuk dan pintu keluar gerbang utama Unnes. Aksi mahasiswa dengan mencorat-coret jalan dengan berbagai kata terkait konservasi dan pohon tersebut terjadi di sekitar jalan menuju kampus Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS).
Memang fakta yang terjadi di lapangan saat ini adalah pihak Unnes sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di beberapa titik. Salah satunya adalah pembangunan Gedung Research Center dan Gedung Pengabdian Masyarakat di sebelah gerbang utama. Alhasil untuk membangun gedung tersebut, pihak birokrasi Unnes menebang pohon di sekitar tempat rencana pembangunan. Sesuai dengan kesepatakan dengan Islamic Development Bank (IDB) pada saat  Prof. Sudijonomenjadi rektor Unnes. Kesepakatan itu salah satu programnya  menargetkan pembangunan gedung-gedung baru di beberapa titik yang termaktub dalam Master Plan Unnes.
Jika dilihat lebih mendalam, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi aksi mahasiswa mengkritisi penebangan hutan. Pertama, jalur informasi dan pemahaman di antara kedua pihak—mahasiswa dan birokrasi—yang tidak sinkron. Masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengetahui maksud, tujuan, solusi, dan dasar persoalan terkait penebangan  dan pembangunan gedung-gedung fasilitas Unnes tersebut.
Sedang faktor yang kedua adalah kesenjangan pemahaman mendasar dari kata konservasi yang digunakan sebagai identitas Unnes. Antara birokrasi dan mahasiswa belum menentukan batasan definisi mengenai konservasi. Mengenai pemahaman dari “konservasi” itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan seperti jam konservasi yang berat sebelah. Tidak perlu menggunakan pengamatan jeli dan analisis mendalam untuk mengatakan bahwa kebijakan jam konservasi tidak seimbang.
Beberapa kali sering ditemui mobil-mobil dinas bebas keluar masuk lingkungan Unnes pada jam konservasi, sedangkan untuk mahasiswa diberlakukan aturan yang cukup tegas terkait hal tersebut. Bahkan sanksi yang keras bisa jadi—satu dua kali dijatuhkan kepada mahasiswa yang memaksa melanggar aturan tersebut.
Kedua, kesenjangan dalam pemahaman kata konservasi antara mahasiswa dan birokrasi, ada dua pemahaman yang berbeda. Namun coba disatukan oleh birokrasi. Adalah moral dan kekuasaan yang saya telaah dalam masalah konservasi dan berbagai kontroversi yang menyertainya.
Moral yang saya maksud di sini adalah kutub untuk memaknai arti konservasi dan diejawantahkan dalam tindakan. Jika dilihat dari segi moral, brandkonservasi akan sulit disematkan pada Unnes—bahkan oleh seluruh instansi modern, baik swasta maupun pemerintahan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut definisi konservasi adalah usaha pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan usaha-usaha pelestarian. Maka dalam kasus penebangan pohon yang terjadi beberapa waktu, pihak pengkritisi adalah pihak yang benar. Karena bagaimanapun juga menebang pohon yang jumlahnya hingga ratusan hanya untuk membangun gedung akan menciderai pengertian konservasi tersebut.
Namun akan berbeda jika kekuasaan digunakan sebagai dasar untuk mengejawantahkan konservasi. Penguasa (birokrasi-red) mempunyai tujuan, visi, misi, dan program kerja untuk meningkatkan kualitas infrastruktur—baik fasilitas berupa gedung ataupun sumber daya manusia—tentu sah-sah saja menebang pohon tersebut untuk merealisasikan tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi khalayak, seperti pembangunan dekanat, research center, lembaga pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya.
Mengutip pandangan Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran yang ditulis Daniel Dhakidae dalam bab pendahuluan buku tersebut, “…dalam beberapa tempat di mana dia sendiri mengatakan bahwa perjuangan moral yang terakhir adalah untuk menghabiskan kekuasaan. Dengan kata lain kekuasaan adalah antipode dari moralitas.” Dapat disimpulkan Soe meyakini bahwa moral dan kekuasaan adalah dua hal yang berbeda bahkan berlawanan.
Sesuai pandangan Soe tersebut, terbukti dalam kasus yang saat ini menjadi polemik, birokrasi dan mahasiswa tidak bisa satu pemahaman dalam menerjemahkan arti konservasi itu sendiri. Antara moral dan kekuasaan yang jelas tidak bisa bersatu bahkan dengan otak atik setajam mungkin. Lalu dasar pemahaman seperti apa yang sekarang dan masa depan ditekankan untuk menjadi motor penggerak konservasi? Moral atau kekuasaan? Padahal keduanya bak air dan minyak, yang sekuat apapun untuk mencampurnya tetap tidak menyatu. Barangkali menanggalkan konservasi sebagai brand Unnes adalah solusi penyelesaian yang jelas.

*) Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Unnes

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Konservasi, Moral dan Kekuasaan"

Posting Komentar