Independensi (atau Intervensi) Media



Diskusi dan Bedah Buku Potret Intervensi Di Balik Redaksi bertempat
di Auditorium USM, Kamis (5/6). Foto : Express/Aziz
Saat ini, masyarakat tengah resah dan mempertanyakan independensi media. Lalu masihkah media bersikap independen?



Pertaruhan sebuah media salah satunya yakni independensi. Dalam buku The Elements of Journalism : What Newspeople Should Know and the Public Should Expect karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel seperti yang ditulis Andreas Harsono, dijelaskan bahwa elemen jurnalisme keempat adalah independensi. Wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Impartialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektifitas.

 Di Indonesia, kebanyakan penguasa media merambah pula ke dunia partai politik. Beberapa waktu lalu sempat nangkringuntuk menyalonkan diri sebagai presiden. Alhasil, mereka yang punya media, mereka pula yang menguasai informasi dengan memampang wajah hampir sabanhari di frekuensi masing-masing atau lintas frekuensi.

 Hal tersebut perlu pengkajian mengenai calon-calon presiden yang memiliki perusahaan media elektronik atau cetak untuk kebutuhan kampanye. Pada kenyataanya berita-berita yang semestinya setiap hari menjadi konsumsi publik seperti kriminalitas, edukatif, hingga hiburan tergeser dengan adanya kampanye-kampanye. Acara yang disuguhkan bisa berupa dialog, diskusi, debat, one day “ngobrol” bersama calon presiden.
Lagi-lagi adanya kepentingan perusahaan serta intervensi dan hubungan internal keredaksian yang memunculkan pertanyaan kemanakah independensi media, sekarang?, Apakah masih ada media yang benar-benar independen? Pertanyaan tersebut muncul dari salah satu peserta diskusi yang bertemakan “Ngobrol Bareng Jurnalis Semarang dan Bedah buku Potret Intervensi di Balik Redaksi” di Auditorium Universitas Semarang (USM), Kamis (5/6).

“Memang sulit ketika mencari perusahaan media yang benar-benar independen di waktu sekarang. Banyak intervensi dan tekanan. Berita dapat dipengaruhi ketika petinggi-petinggi perusahaan ada hubungan kedekatan politik ataupun ekonomi dengan pihak yang diberitakan. Atas dasar kepentingan tersebut berita-berita kerap kali mengalami suatu bentuk intervensi seperti instruksi pengalihan sudut pandang, disibukan dengan penugasan sebagai upaya pengalihan perhatian yang dapat merugikan kebutuhan informasi publik, dan yang terakhir hingga dihentikannya suatu pemberitaan,” tutur Pratono, Redaktur Radar Semarang dengan perlahan-lahan saat menjelaskan.

 Kerugian dari akibat pers yang sudah tidak independen adalah masyarakat sudah tidak bisa lagi mendapatkan berita yang lengkap, bahkan lebih dari itu, ketika berita sudah dipengaruhi kepentingan politik yang tinggi justru sudah tidak dapat diakses. Intervensi yang semakin menggila membuat jurnalis menulis berita di bawah tekanan.



Faktor Intervensi Media

Sohirin, pemateri dari Harian Tempo mengemukakan, setidaknya ada 4 faktor media khususnya frekuensi mendapat intervensi oleh suatu pihak dan mengganggu prinsip independensi. Kerap kali menyalahgunakan media karena keinginan pimpinan media demi suatu kepentingan. Pertama,struktur kelembagaan dan hubungan-hubungan peran. Ketika jurnalis turun ke lapangan untuk mencari berita yang sebagaimana mestinya untuk diberitakan bisa jadi jurnalis memegang teguh prinsip independen tersebut. Namun ketika berita tersebut sudah menjadi tanggung jawab editor dan redaktur jelas dengan adanya kepentingan serta intervensi yang menekan di dalamnya sehingga mengakibatkan independensi media patut untuk dipertanyakan.

 Kedua, kepentingan ekonomi politik untuk media. Lebih jelasnya lagi intervensi iklan, Berita bisa saja tidak dimuat jika banyak iklan yang harus dipasang. Ruang halaman Koran mungkin saja dipenuhi oleh iklan sehingga berita-berita tersingkir dan berita yang seharusnya menjadi pemberitaan untuk khalayak, pihak yang diberitakan akan menawarkan berbagai jenis iklan untuk perusahaan karena membutuhkan banyak biaya produksi maka bisa jadi tidak terbit karena demi kepentingan produksi.

Ketiga, ideologi-ideologi profesional dan praktik-praktik kerja. Tidak diragukan lagi tentang pemikiran serta wawasan dari berbagai wartawan ketika melakukan suatu peliputan, yang butuh kerja sama dan kesatuan dalam tim untuk menciptakan tema yang sesuai dengan tujuan media. Namun menyatukan kesamaan kepentingan yang berasaskan moral belum sepenuhnya dihadirkan dalam suatu kerja tim.

Keempat, interaksi media dengan lingkungan sosial-politiknya. Independensi dari diri keredaksian sendiri khusunya wartawan menjadi persoalan moral yang tinggi, yang sudah berkaitan dengan komitmen serta tanggung jawab. Pelanggaran  moral yang seharusnya tidak dilakukan jurnalis pun menjadi ancaman-ancaman suatu bentuk intervensi dari pihak yang diberitakan. Rendahnya kesejahteraan jurnalis, disinyalir membentuk wartawan-wartawan ”amplop” yang tidak semestinya dilakukan oleh wartawan karena sudah melanggar kode etik jurnalistik, namun tetap saja dilakukan. Kembali lagi berita yang semestinya mejadi konsumsi publik jadi enggan diberitakan karena demi pemenuhan kebutuhan wartawan yang sebenarnya belum sejahtera. Aturan tegas perusahaan melarang jurnalis menerima amplop dari narasumber merupakan bekal penting untuk menepis intervensi dari luar. Dengan tidak menerima amplop, maka jurnalis bisa menulis berita sesuai dengan fakta yang ada.

“Oleh sebab itu dalam diskusi ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terus menerus menghimbau kepada wartawan dan media untuk selalu melakukan independensi dan tetap menyajikan informasi kritis juga sebagai pengontrol penyelenggaraan kekuasaan, berita-berita di balik panggung sekalipun,” pesan terakhir dari Pratono menutup acara diskusi. Eva

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Independensi (atau Intervensi) Media"

Posting Komentar