Menghitung Hari, Menghitung Ketidakjelasan


h
Satu tahun berlalu, kebijakan area kampus bebas kendaraan bermotor mulai menuai protes. Setidaknya, Gang Cempakasari seolah menjadi korban akses menuju kampus FT dan FIK.
Sejak ditetapkan kebijakan kampus bebas kendaraan bermotor pada 1 Januari 2013 lalu, Gang Cempakasari begitu ramai karena menjadi akses utama jalan kampus. Jika dari Simpang Tujuh Unnes, ada tiga cara untuk menuju kampus FIK dan FT, yaitu mengendarai sepeda atau jalan kaki, naik bus fasilitas kampus atau tetap menggunakan sepeda motor lewat Gang Cempakasari.
Ikmal Auladi, Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil yang kos di Gang Pete mengaku terganggu dengan banyaknya sepeda motor lalu-lalang di Gang Cempakasari. “Dulu tidak seperti ini,”katanya.
Persoalan transportasi internal merupakan salah satu tugas Divisi Arsitektur Hijau dan Transportasi Internal (Divarti) . Divisi inilah pelopor untuk mewujudkan sarana transportasi serta bangunan yang ramah lingkungan.
Gagasan untuk membuat Unnes bebas polusi berlalu dari waktu ke waktu. Kini mengijnjak usia pertama. Namun makin ke sini, bukan semakin membaik. Tapi semakin tidak jelas. Saratri Wilonoyodho, Dosen Teknik Sipil mengungkapkan, konsep yang dicanangkan Unnes belum matang. Misalnya, tata kelola jalan yang digunakan untuk melanjutkan kebijakan ini tidak imbang. “Lihat saja, Dosen dan Mahasiswa FT, FIK mesti memutar jalur lewat jalan kampung,” tegasnya.
Yayuk, salah satu warga Sekaran mengutarakan komplain pada Unnes karena menggunakan jalan kampung sebagai jalan utama. Saat dikonfirmasi, Samani, ketua RT 4 RW 1, menjelaskan bahwa pihak Unnes pernah mendatangi warga perihal sosialisasi pengalihan jalan. “Itu hanya di awal. Semakin ke sini, kokmotor yang lewat semakin banyak. Sering warga komplain. Kami bingung mesti bagaimana?” katanya.
Memang sudah ada upaya dari pihak kampus memberi akses transportasi dengan mengoperasikan bus dan menyediakan sepeda. Sayangnya, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ada. Dari data yang dimiliki Express tercatat, semestinya Unnes menyediakan sepeda kira-kira 3000 unit, yaitu 15 persen dari rata-rata 24 ribu mahasiswa.
Pada 2010 lalu, Unnes telah melakukan pengadaan sepeda untuk beberapa Lembaga Kemahasiswaan. Diantaranya, 38 sepeda telah dibagikan di beberapa tempat, yaitu di gedung UKM 11 unit, UKKI 4 unit, REM FM 3 unit, dan Menwa 20 unit.
Di tahun yang sama, Unnes juga mendapat bantuan sepeda sebanyak 700 unit dari Bank Mandiri. Namun seiring berjalannya waktu, cukup banyak sepeda yang rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Kabarnya, sepeda sumbangan dari Bank Mandiri tersebut –yang kini teronggok di gedung parkir GSG –akan segera dimusnahkan.
Khoirul Hamzah, mantan ketua Mahapala 2009, di mana Mahapala selaku UKM yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sepeda, menanggapi bahwa pada tahun ketiga sepeda yang ditempatkan di UKM ditarik oleh pihak Rumah Tangga Unnes. Penarikan itu dikarenakan sepeda yang telah dibagikan rusak dan tidak bisa digunakan.
Mengenai pengadaan sepeda yang menjadi transportasi ramah lingkungan, sejak deklarasi Unnes sebagai Universitas konservasi seperti melempem kian waktu. Pertanyaannya, apakah Unnes punya anggaran khusus bagi fasilitas ini?
Menanggapi hal tersebut, Teguh[B1]  Prihanto selaku koordinator bidang Divarti, mengaku pihaknya selalu berupaya untuk mengembangkan bidang transportasi ramah lingkungan agar semakin baik. “Kami terus berusaha, misalnya kami telah membuat  Buku Panduan Perancangan Fasilitas dan Pengelolaan Sepeda Kampus Unnes,” katanya.
Lanjut, atau Bagaimana?
Selain masalah sarana pendukung, yang menjadi masalah adalah niat para sivitas akademika dalam memahami makna konservasi. Saratri menambahkan, jika cinta Unnes dan konservasi mestinya menjalani dengan sepenuh hati. “Konservasinya masih setengah-setengah,” katanya.
Dari jajak pendapat yang dilakukan  Expresskepada 370 mahaiswa, 44 persen diantaranya masih mengendarai motor untuk pergi ke kampus. Artinya, motor tetap jadi favorit mahaiswa sebagai akses ke kampus. Unnes sendiri menyediakan akses ke kampus berupa bus. Hanya 1 persen yang memanfaatkan sarana tersebut. 43 persen memilih jalan kaki, jumlah ini sebanding karena tidak adanya sepeda yang bisa dipinjam.
Mengenai kebijakan ini, beberapa kali protes dilayangkan beberapa mahasiswa melalui rubrik SMSivitas buletin Express mengenai beberapa mobil yang melanggar aturan, misalnya masih tetap memasuki wilayah bebas kendaraan bermotor. Ikmal salah satunya. “Lihat saja,” katanya, “mobil pejabat lalu-lalang. Kami, mahaiswa seperti jadi korban. Harus lewat jalan kampung yang lebih jauh. ”
Hal tersebut sudah coba disiasati dengan beberapa program pendukung. Salah satunya, membuat Buku Panduan Titik Penanda (Rambu-Rambu Lalu Lintas) Penunjang Transportasi Internal Kampus Unnes Sekaran. Namun, itu hanya termaktub dalam teks karena yang terjadi di lapangan, tidak seindah apa yang ada di buku.
Kini berbagai elemen sivitas akademika menunggu kebijakan ini akan dikemanakan. Lanjut atau bagaimana? Jika lanjut, siapkah Unnes memberi fasilitas sepadan? Jika tidak, mahasiswa menunggu kejelasan.
Bagi Ikmal, niat konservasi itu baik. Bukan berati mengungkap keresahan itu karena tidak mendukung konservasi. Kesehariaanya, dia sering bersepeda untuk pergi di sekitar kampus. Sebagai mahasiswa yang suka naik gunung itu, menjaga alam adalah tugas bersama.
“Jika konservasi, kita mesti bersama memahami, untuk menjaga alam kita. Tapi jika hanya pencitraan untuk apa? Oya, selamat dirgahayu juga buat Unnes, sukses konservasinya. Tapi jangan menyusahkan,” harap laki-laki pelanggan majalah National Gheographic itu. Eva, Irkham, L

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Menghitung Hari, Menghitung Ketidakjelasan"

Posting Komentar